Menilik Kemiskinan di NTB
Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk yang dikategorikan sebagai penduduk miskin ialah mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulannya di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan ini menjadi salah satu mimpi buruk yang harus dihadapi dari tahun ke tahun karena menjadi penghambat dalam pencapaian kesejahteraan suatu daerah. Pemerintah pun terus mengupayakan berbagai program kerja untuk mengentaskan kemiskinan di daerahnya.
Lalu, bagaimana potret kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat?
Nusa Tenggara Barat menjadi salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Pada tahun 2022, NTB menempati peringkat 8 daerah termiskin dari 34 provinsi yang ada.
Berdasarkan data jumlah penduduk miskin menurut kabupaten/kota di NTB, jumlah penduduk miskin di 10 Kabupaten/Kota mengalami penurunan secara umum pada tahun 2020. Namun, di tahun berikutnya yaitu di tahun 2021, jumlah penduduk miskin di 10 Kabupaten/Kota NTB serentak mengalami kenaikan. Pada tahun 2021, jumlah penduduk miskin di NTB mencapai 746,66 ribu jiwa dengan jumlah penduduk miskin tertinggi berada pada Kabupaten Lombok Timur yaitu sebanyak 193,56 ribu jiwa dan jumlah penduduk miskin terendah berada pada Kota Bima yaitu sebanyak 16,22 ribu jiwa.
Kepala BPS Provinsi NTB menyatakan bahwa rendahnya penurunan kemiskinan di NTB disebabkan oleh penurunan bantuan sosial bagi penduduk miskin. Hal ini tentu harus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk memaksimalkan program bantuan sosial yang efektif dan tepat sasaran. Selain itu, inflasi juga turut memengaruhi angka kemiskinan di NTB. Pada periode September 2021 hingga Maret 2022, inflasi di NTB mencapai angka 2,5%. Kepala BPS Provinsi NTB, Wahyudin, juga menyatakan bahwa program pengentasan kemiskinan terdiri dari dua model. Model yang pertama ialah memaksimalkan bantuan sosial yang tepat sasaran dalam rangka mengurangi pengeluaran penduduk miskin. Model yang kedua ialah penambahan pendapatan melalui penyediaan lapangan kerja serta mengadakan pelatihan kepada penduduk miskin untuk mengasah keahlian tertentu. Kedua model ini sama-sama penting dan dapat diimplementasikan secara bersamaan agar kemiskinan dapat terus berkurang sesuai yang ditargetkan dalam rencana pembangunan daerah.
Kondisi kemiskinan di NTB ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah NTB untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan. Berdasarkan data BPS, sebanyak 13,68 persen atau 731.940 penduduk Provinsi NTB masuk kategori miskin per Maret 2022. Angka ini turun 0,46 persen dibandingkan Maret 2021 dan 0,15 persen terhadap September 2021. Meski data menunjukkan penurunan, namun penurunan tersebut belum terlalu progresif menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB. Untuk itu, diperlukan pembenahan terhadap pengelolaan program bantuan sosial dengan menghadirkan data yang valid dari penerima bantuan sosial agar tepat sasaran serta mengembangkan program pelatihan bagi penduduk miskin agar memiliki keterampilan yang dapat membantu dalam mendapatkan pekerjaan.
Referensi:
